Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
76/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby 1.Silfana Chairini, S.H., M.H
2.Aditiya Nugroho, S.H.
3.Afrid Sundoro Putro, S.H.
4.Alfadi Hasiholan Sipahutar, S.H.
Justinus Willy Prabowo Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 20 Mei 2025
Klasifikasi Perkara Tindak Pidana Korupsi
Nomor Perkara 76/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby
Tanggal Surat Pelimpahan Kamis, 15 Mei 2025
Nomor Surat Pelimpahan B - 1951/ M.5.44 / Ft.1 / 05/ 2025
Penuntut Umum
NoNama
1Silfana Chairini, S.H., M.H
2Aditiya Nugroho, S.H.
3Afrid Sundoro Putro, S.H.
4Alfadi Hasiholan Sipahutar, S.H.
Terdakwa
NoNamaPenahanan
1Justinus Willy Prabowo[Penahanan]
Penasihat Hukum Terdakwa
Dakwaan

P R I M A I R:

            Bahwa terdakwa Justinus Willy Prabowo yang sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 April 2023 selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Malang Nomor : S.172.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tentang Mutasi Atas Permintaan Sendiri (APS) Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang, bersama-sama dengan :

  1. Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
  2. Saksi Arif Santoso, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
  3. Saksi Nurul Astiyawati, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
  4. Saksi Achmad Zaenuri, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);

pada kurun waktu antara bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023[sc1]  atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Batu 1 di Jl. Dewi Sartika No. 18 B Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum.

 


SUBSIDIAIR:

            Bahwa terdakwa Justinus Willy Prabowo yang sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 April 2023 selaku Associate Mantri 1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batu 1 Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Malang Nomor : S.172.e-KW-XVI/SDM/07/2021 tentang Mutasi Atas Permintaan Sendiri (APS) Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang, bersama-sama dengan :

  1. Saksi Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
  2. Saksi Arif Santoso, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
  3. Saksi Nurul Astiyawati, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);
  4. Saksi Achmad Zaenuri, selaku perantara dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit Batu I (diajukan dalam penuntutan terpisah);

pada kurun waktu antara bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023[sc1]  atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Batu 1 di Jl. Dewi Sartika No. 18 B Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pihak Dipublikasikan Ya