1.      Mengabulkan Permohonan PKPU secara Sukarela (Volunteer) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT. KELOLA MINALAUT;

2.      Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

3.      Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT. KELOLA MINALAUT;

4.      Mengangkat:

a.       Saudara PEBRI KURNIAWAN, SH., M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesia, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-13 AH.04.06-2023 tertanggal 02 Februari 2023;

b.       Saudara ADE SYAMSUL FALAH, SH., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240 AH.04.05-2022 tertanggal 08 September 2022;

c.       Saudara AEP NUZULUDIN ANWAR, SH., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-251 AH.04.05-2022 tertanggal 08 September 2022;

d.       Saudara DIMAS SATRIO BUDI UTOMO, SH., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-605 AH.04.03-2022 tertanggal 26 November 2021;

Semuanya berkantor di KURNIAWAN & CO LAWYERS yang beralamat di Soho Pancoran, 28th Floor, Unit 2816,Tower Splendor, Jalan Letjen. M.T. Haryono, Kav. 2&3, Pancoran Jakarta Selatan 12780.

Selaku Tim Pengurus untuk melakukan pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT. KELOLA MINALAUT;

5.      Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

6.      Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya permohonan a quo.