1.      Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Perseroan sendiri yang diajukan oleh PEMOHON PKPU / PT. Pabrik Kertas Indonesia Disingkat PT. Pakerin  untuk seluruhnya;

2.      Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada Pemohon PKPU/ PT. Pabrik Kertas Indonesia Disingkat PT. Pakerin, selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Putusan Permohonan PKPU ini;

3.      Menunjuk Hakim Niaga dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini;

4.      Menunjuk dan Mengangkat:

1)      Sdri. Elvy Wiyono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-305.AH.04.05-2024, tanggal 20-12-2024, beralamat di Ruko Gateway A33-37, Waru, Sidoarjo (61256);

2)      Sdr. Lalu Bayu, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Perpanjangan dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-21 AH.04.03-2021, tanggal 03 Februari 2021, beralamat di Kantor Hukum LALU BAYU & Rekan, Ruko D’East Residence No. 06, Jl. Condet Raya No. 77, RT.02/RW.03, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur;

3)    Sdr. Ulhaq, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Perpanjangan dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-135. AH.04.06-2022, tanggal 23 September 2022, beralamat di Kantor Hukum “ADR Counsellors At Law”, Grand Slipi Tower Private Bussiness Office Lt. 5F, Jl. Letjen S Parman Kav.22-24, Jakarta Barat 11480;

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Perseroan sendiri PEMOHON PKPU/ PT. Pabrik Kertas Indonesia Disingkat PT. Pakerin, dan selanjutnya sebagai Kurator apabila masuk ke dalam proses Kepailitan;

5.      Menetapkan besarnya imbalan jasa Pengurus menurut hukum;

6.      Membebankan Biaya Perkara kepada Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).