1.   Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.    Menyatakan   bahwa   Perjanjian   Kerja   Waktu   Tertentu   (PKWT)   yang diterapkan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  selama  8  (delapan)  tahun adalah tidak sah, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak dimulainya hubungan kerja pada tanggal 21 Desember 2015.

3.    Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 21 Maret 2024 dengan alasan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah tidak sah, bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan batal demi hukum.

4.    Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal putusan ini dibacakan, dikarenakan Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

5.    Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan total sebesar Rp40.103.000 (empat puluh juta seratus tiga ribu rupiah), setelah dikurangi kompensasi yang telah diberikan oleh Tergugat sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2024, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp20.103.000 (dua puluh juta seratus tiga ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut: