1.      Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PEMOHON PKPU / DARMIN terhadap TERMOHON PKPU / PT. NUSANTARA INDAH untuk seluruhnya;

2.      Menyatakan dan menetapkan TERMOHON PKPU / PT. NUSANTARA INDAH dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara / PKPUS - selama 45 (empat puluh lima) hari (dengan segala akibat hukumnya) terhitung sejak tanggal Putusan dalam Perkara ini diucapkan;

3.      Menunjuk Hakim dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari dan/atau terhadap TERMOHON PKPU / PT. NUSANTARA INDAH;

4.      Mengangkat :

• SHOKIB MAHENDRA S.H., CTL., CLA., CLI., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021,

• BENITA CITRA WIRA DIPUTRO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-185 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan

• SONG TINUS, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-358AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022,

sebagai Tim Pengurus (Pengurus) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU atau sebagai Tim Kurator dalam hal terjadi proses Kepailitan dalam Perkara ini;

5.      Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU / PT. NUSANTARA INDAH, PEMOHON PKPU / DARMIN, dan Kreditor / Kreditor-Kreditor Lain yang dikenal dengan Surat Tercatat atau melalui Kurir - untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan (paling lama) pada hari ke-45 (empat puluh lima) setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara / PKPUS dalam Perkara ini diucapkan;

6.      Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU berakhir;

7.      Membebankan Biaya Perkara dalam Perkara ini kepada TERMOHON PKPU / PT. NUSANTARA INDAH;